Personalitas Jokowi Menerkam Isu Radikalisme




Manusia dikodratkan menjadi pemimpin untuk dirinya maupun orang lain. Dalam memutuskan sebuah tindakan, barang tentu setiap manusia tidak jauh dengan sifat hakiki yang dimilikinya, yakni kepribadian. Sifat itulah yang kemudian menjadi pembeda antarmanusia. Menjadi karakter yang mempunyai ciri khas dalam melaksanakan tugas memimpin sampai tuntas. Sama halnya dengan pemimpin di negeri ini, masing-masing dari mereka mempunyai kepribadian yang bisa memengaruhi kebijakan.

Sebuah tindakan yang dihasilkan dari kepribadian, akan diterima dengan beragam sudut pandang. Di situlah komunikasi ikut andil menyeragamkan. Jika komunikator menyampaikan pesan dengan jelas, pesan yang disampaikan kepada komunikan akan diterima secara lugas. Sebaliknya, ketika komunikator dalam menyampaikan pesan tidak jelas, komunikan akan menangkap pesan tersebut tidak maksimal atau bisa terjadi intrik yang tidak disengaja. 

Dalam dunia per-politik-an, komunikasi menjadi hal yang sangat vital. Lantaran setiap pergerakan salah satu unsur politik, yakni tokoh politik, jika ingin memenangkan pertarungan harus bekerja keras meyakinkan masyarakat. Tokoh politik yang menguasai media cenderung akan memenangkan pertarungan. Lantaran mempunyai banyak lahan untuk membangun citra. Di Indonesia media elektronik seperti televisi banyak yang digawangi oleh tokoh politik. Katakanlah, Surya Paloh dari Partai Nasdem pemilik Metro TV, Hari Tanoesudibjo dari Partai Hanura pemilik MNC Group, Aburizal Bakri dari Golkar pemilik TV one, dan yang lainnya.

Namun, sejak Indonesia merdeka sampai kini masih marak isu radikalisme yang nampaknya akan lebih mengancam citra diri di masyarakat Indonesia dan berimbas pada kursi kepemimpinan yang sudah susah payah didapatkan. Lantaran, masih saja ada oknum yang memanfaatkan isu tersebut untuk mencari celah kesalahan pemimpin. Radikalisme sendiri diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.[1]
 
Presiden pertama kita, Soekarno, menanggapi isu radikalisme dengan kemampuan retorikanya yang apik. Soekarno yang keturunan Jawa berhasil memikat masyarakat Indonesia bahkan internasional dengan gaya pidatonya yang lantang dan meyakinkan. Dengan repetisi menjadi ciri khasnya.

Pertengahan Januari 1966 pasca tragedi G30 SPKI, Soekarno menanggapi radikalisme dengan kemarahan. Soekarno merasa kepemimpinannya dikacaukan oleh banyak elemen. Kepribadian Soekarno yang tegas dan berani, membuatnya terang-terangan menolak untuk menumpas komunis di Indonesia. Lantaran, sejak Indonesia merdeka, Soekarno yang mengenalkan konsep NASAKOM (Nasional, Agama, Komunis). 

Berikut kutipan pidato Soekarno saat sidang kabinet di Istana Negara yang diberi judul “Susunlah Barisanmu! Tunggu komando!”:
Tunggulah komando dari saya. Tunggulah komando dari saya. Jangan bertindak liar. Tetapi, susun, susun, susun, susun kau punya tenaga, kesatuan, barisanmu, susun! Susun, berdiri di belakang Soekarno. Saya tidak mau didongkel dengan cara yang demikian ini. Dengan cara gelap-gelapan. Dengan cara pamflet-pamflet gelap, dengan gelap-gelapan yang lain. Demikian juga kepada KAMI saya berkata, saya tidak senang dengan perbuatan-perbuatan ini![2]

Pada pidato tersebut, Soekarno berulang kali melakukan repetisi. Bahkan, dalam satu kalimat ada kata “susun” sebanyak lima kali. Dari segi penggunaan bahasa, hematnya, komunikasi yang dilakukan oleh Soekarno tidak efektif. Repetisi untuk keindahan memang bisa dinikmati, namun di beberapa kondisi akan menimbulkan kebosanan bagi pendengarnya sendiri. 

Sama seperti pemimpin sebelumnya, pemimpin Indonesia kini, yakni Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, juga berasal dari Jawa. Ada nilai-nilai etika Jawa yang menjadi pegangan oleh pemimpin kita. Bahkan bisa diklaim sebagai pembentuk kepribadian yang memengaruhi kebijakannya, yakni sepi ing pamrih dan rame ing gawe. Sepi ing pamrih jika dipadankan dengan kepribadian Jokowi, ini masuk pada sifat Jokowi yang tenang dalam menyikapi masalah. Rame ing gawe diartikan lebih banyak bekerja, nampak dari nama kabinet Jokowi, yakni ‘Kabinet Kerja’.

Dalam menanggapi gejolak perpecahan di Indonesia, Jokowi menyampaikan pernyataannya dengan tenang dan mengutamakan perdamaian. Presiden yang terkenal njawani dan sederhana menerapkan nilai-nilai Jawa yang sudah ada sejak masa leluhurnya. 

 Berikut kutipan pidato Jokowi yang diambil dari laman m.merdeka.com:
Karena kita adalah saudara. Jangan saling menjelekan. Karena kita ini adalah saudara. Jangan saling memfitnah. Karena kita ini adalah bersaudara. Jangan saling menolak. Karena kita ini adalah saudara. Jangan kita saling mendemo. Habis energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif seperti itu. Kita adalah saudara. Saudara dan sebangsa dan setanah air.

Jika dilihat dari kutipan tersebut, Jokowi hampir sama dengan Soekarno, melakukan repetisi. Dalam satu paragraf, ada kata ‘saudara’ yang diulang sebanyak tujuh kali. Bisa jadi, Jokowi mengadopsi gaya berpidato Soekarno yang peletakan repetisinya sedikit berbeda. Sama halnya dengan menanggapi gejolak perpecahan, pada isu radikalisme di Surabaya Jokowi juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang. Tetapi, sebagian masyarakat geram, lantaran aksi teror di Surabaya sudah banyak menelan korban.

Isu radikalisme di era Jokowi memang berbahaya, lantaran menyelinap masuk ke Perguruan Tinggi. Pekan lalu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan beberapa kampus ternama yang terpapar radikalisme, yang diklaim akan mengurangi kredibilitas kampus itu sendiri. Kali ini, Jokowi tidak bisa mengambil sikap tenang sehingga mengajak berbagai kalangan untuk lakukan deradikalisasi, lantaran sudah sangat mengkhawatirkan. 

Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang sudah diajukan sejak 2016 lalu, baru disahkan oleh DPR setelah banyak aksi teror yang terjadi. Bahkan Jokowi sempat mengancam akan menerbitkan peraturan pemerintah untuk mengganti revisi undang-undang. Dalam penanganan kasus isu radikalisme, Jokowi mengambil langkah tepat. Lantaran jika DPR tidak didesak, akan terus begitu setiap saat; mangkir dari sidang paripurna, tidur sepanjang kerja. 

Setelah jatuh bangun melawan radikalisme. Indonesia didaulat menjadi anggota tidak tetap Dewan Kehormatan PBB. Tentunya ini kabar baik, lantaran Indonesia mempunyai akses yang mudah untuk memengaruhi kebijakan PBB. Sayangnya, jarang yang mengetahui kabar tersebut. Lantaran media kini lebih banyak menyuguhkan hiburan ketimbang kabar yang menyegarkan pikiran.

Padahal, media elektronik seperti televisi lebih banyak menarik perhatian ketimbang koran atau meda sejenisnya. Sehingga, alangkah lebih baiknya Jokowi merawat TVRI bukan hanya sebatas stasiun televisi milik negara. Atau membuat stasiun televisi baru khusus milik pemerintah. Katakanlah, dalam stasiun televisi tersebut menjadi media pengumuman prestasi yang telah dicapai oleh pemerintah, mengabarkan hal yang bisa menjadi bahan pemecah belah. Hematnya, menjadikan stasiun televisi yang baru menjadi media pendidikan masyarakat agar lebih cerdas. 

Dengan catatan, tanpa ada penggunaan kalimat yang mendesak masyarakat untuk menjatuhkan pilihannya pada suara yang sama. Agar pemerintah merasa diawasi oleh masyarakat dan dengan leluasa masyarakat bisa menilai hasil kerjanya. Lantaran, manusia terkadang mendewakan sifat luputnya, yakni lupa. Bahwa kabinetnya dinamakan ‘Kabinet Kerja’.

Daftar Pustaka
Lesmana, Tjipta. 2009.  Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa. Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama.
Purklolon Tokan, Thomas. 2016. Komunikasi Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Sutanto, Teguh. 2013. Belajar Kepemimpinan Jawa dari Soekarno Hingga Jokowi.
Yogyakarta: Buku Pintar.


[1] KBBI Offline 2017
[2] Naskah pidato Soekarno yang dimuat secara lengkap oleh Barata Yudha empat edisi berturut-turu, dari 17-20 Januari 1966.


0 komentar