“Nasib terbaik adalah tidak menjadi pers mahasiswa, yang kedua tidak menjadi pers mahasiswa tapi bisa haha hihi di mana saja, dan yang tersial adalah menjadi pers mahasiswa.”
Dilansir dari laman Persma.org, Badan Pekerja Advokasi Nasional Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (BP Advokasi Nas PPMI), mencatat ada sebanyak 58 jenis represi dan 33 kasus represi yang menimpa pers mahasiswa (persma). Jenis represinya pun bervariasi. Ada yang diintimidasi, dipukul, diculik, bahkan sampai mendapat ancaman drop out (DO).
Sialnya, para pelaku represi tidak jauh dari lingkungan kampus. Mereka adalah pejabat kampus, dosen, satuan keamanan kampus, oknum organisasi mahasiswa, sampai mahasiswa itu sendiri. Dalam upaya peliputan, persma juga sudah menempuh cara-cara profesional. Tidak menyebar berita bohong. Tidak juga melanggar kaidah jurnalistik.
Padahal, menulis berita juga tidak gampang. Terlalu lugu dalam melaporkan sesuatu, narasumber bisa mendapat serangan dari netizen yang terhormat. Pernah suatu kali, saya mengunggah berita pembekalan KKN. Dalam berita tersebut, narasumber mengaku pembekalan KKN membosankan. Setelah berita itu tersebar, narasumber saya diancam mendapat nilai di bawah standar. Alamak… padahal, kan, memang membosankan. Hehe
Selain harus siap menerima kemungkinan serangan lain, memutuskan menjadi persma tandanya juga mengemban tugas ganda. Pertama, harus menyelesaikan tugas pokok sebagai mahasiswa. Kedua, harus tangguh ketika dikejar tugas liputan oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) yang autokratnya mirip Hitler.
Sementara itu, dalam melaksanakan tugasnya, Pemred juga selalu memberi peringatan. Bahwa kami tidak boleh luput konfirmasi dan verifikasi. Maka, menunggu aktivis mahasiswa berjam-jam pun tetap dilakukan. Tentunya meski harus mengubah jadwal kencan. Tidak hanya rela menunggu, kami juga berusaha memafhumi kesibukan mereka. Barangkali, mereka sedang mempersiapkan aksi untuk menggugat pemerintah. Atau sedang mempersiapkan kadernya untuk menggantikan posisinya tahun depan. (Eh, emang ada persiapan, ya? Hehe)
Tetapi, apapun yang sedang mereka lakukan, kami ikhlas menunggu. La wong, persma macam kami ini bisa ngasih apa? IPK saja hanya cukup untuk menyenangkan hati orang tua. Tetapi, anehnya, ada saja yang tidak menghargai penantian kami. Saya pernah menunggu berjam-jam panitia Pemiluwa selesai rapat. Setelah selesai, mereka kok melihat saya seperti melihat mantan. Tanpa menatap mata saya, mereka berjalan dengan gugup, lantas berkata, “Maaf kami lagi enggak bisa diganggu!”
Mendapat penolakan macam itu, saya jadi ingin balik ke markas. Kemudian memutar Every Time We Say Good Bye dengan keras. Tetapi, saya tidak boleh berhenti mencari. Saya harus menghubungi narasumber lain.
Kemudian, saya berhasil mendapat narasumber lain. Kami janjian bertemu di pojok kampus. Saat bertemu, mereka malah tidak mau bicara. Alasannya, saya tidak membawa kartu identitas. Alamak, saya wawancara ke Bapak Rektor dengan modal kenalan dan pertanyaan, malah didoakan menjadi wartawan internasional. La kok, sesama kaum proletar di kampus malah saling menaruh ragu. Padahal, kan, mereka sudah sering menggunjing kami di sudut-sudut sekretariat mereka.
Lantas, kalau sudah begini.. Bagaimana cara kita bisa bersama tanpa ada perbedaan kelas?
Karena saya sangat pelupa, saya berkali-kali mendapatkan perlakuan itu. Seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah membawa yang mereka mau, tapi tetap saja mendapat jawaban dengan sepatah dua patah kata. Saya menanyakan pendapat perihal mahasiswa yang tertangkap basah melakukan tindakan kolusi dan nepotisme, mereka menjawab “baik”. Setelah berita naik tayang, secara mentah-mentah mereka bilang kami julid.
Alamak, pusing...
Sebagai kaum yang mempunya nasib sial di kampus, terpaksa harus saya katakan, nasib tersial memang menjadi pers mahasiswa. Kami melakukan peliputan secara profesional, tetapi tetap diragukan kapabilitasnya. Sudah mati-matian menjaga kode etik, mereka menuding kami pengusik. Apalagi, kami tidak mendapat perlindungan hukum yang pasti, kami juga seringkali diberedel tanpa basa-basi. Tidak jarang, yang melakukan pemberedelan itu ngaktivis yang pergerakan politiknya merasa disentil oleh kami.
Kalau sudah begini, saya juga terpaksa mengatakan, nasib terbaik memang tidak menjadi pers mahasiswa. Lantaran kami terlalu sering mengabarkan nasib buruk kaum proletar, akan tetapi lupa nasib sendiri. Kami mempertanyakan payung hukum lembaga lain, tapi kamu sendiri kehujanan. Mengingat kesialan-kesialan ini, apakah kebebasan pers yang dikalbui cinta, seperti yang dikatakan BJ Habibie, hanya dinikmati oleh jurnalis di media besar? Lantas, di mana kami bisa membeli nasib baik?
Tertanda,
Umi Uswatun Hasanah, mahasiswi partikelir yang suka berkhayal dan mangkir dari takdir.
0 komentar